Perbedaan KPR Konvensional dan Syariah

 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi pilihan utama bagi individu yang ingin memiliki tempat tinggal tanpa melakukan pembayaran penuh di muka. Di Indonesia, terdapat dua tipe KPR yang paling umum, yaitu KPR konvensional dan KPR syariah. Keduanya memiliki cara kerja, prinsip, serta kelebihan yang berbeda sehingga penting untuk dipahami sebelum membuat keputusan keuangan jangka panjang.

Memilih jenis KPR yang sesuai dapat memberi dampak signifikan terhadap kestabilan keuangan, kenyamanan dalam melakukan pembayaran cicilan, dan kepastian hukum bagi peminjam.

Definisi KPR Konvensional

KPR konvensional adalah pembiayaan untuk rumah yang menggunakan sistem bunga sebagai dasar perhitungan angsuran. Bank memberikan dana kepada peminjam, yang kemudian harus mengembalikannya dalam periode tertentu beserta bunga sesuai dengan yang disepakati.

Besar bunga bisa tetap (fixed), berubah-ubah (floating), atau kombinasi keduanya, tergantung pada aturan bank serta situasi di pasar.

Definisi KPR Syariah

KPR syariah merupakan pembiayaan rumah yang mengikuti prinsip syariah Islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Proses transaksi berdasar pada akad yang telah disetujui, seperti murabahah (jual beli), musyarakah mutanaqisah (kerja sama kepemilikan), atau ijarah muntahiya bittamlik (sewa yang berujung pada kepemilikan).

Dalam KPR syariah, keuntungan bank sudah ditentukan sejak awal dan transparan selama masa pembiayaan.

Perbedaan Metode Perhitungan Angsuran

KPR konvensional memanfaatkan bunga sebagai elemen utama dari cicilan. Besar cicilan bisa berubah apabila suku bunga di pasar mengalami kenaikan, terutama pada model bunga yang berubah-ubah.

Berbeda dengan itu, KPR syariah memiliki cicilan yang tetap dari awal hingga lunas. Angsuran tidak akan terpengaruh oleh perubahan suku bunga, sehingga memberi kepastian pembayaran dalam jangka panjang.

Prinsip dalam Transaksi yang Digunakan

Dalam KPR konvensional, hubungan antara bank dan peminjam adalah sebagai kreditur dan debitur. Bank berperan sebagai pemberi kredit, sedangkan nasabah sebagai pihak yang meminjam uang.

Di sisi lain, KPR syariah menjalankan hubungan yang bersifat kemitraan atau jual beli. Bank dan nasabah terikat dalam akad yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maisir.

Keterbukaan Biaya dan Akad

KPR syariah dikenal lebih transparan dalam hal biaya. Margin keuntungan bank, durasi, serta total kewajiban yang dihadapi nasabah sudah disepakati sejak awal akad.

Sementara itu, KPR konvensional memiliki elemen bunga yang mungkin berubah, sehingga total biaya yang harus dibayar nasabah dapat meningkat seiring waktu.

Risiko Perubahan Suku Bunga

Salah satu risiko utama dari KPR konvensional ialah kenaikan suku bunga yang bisa meningkatkan cicilan bulanan. Hal ini bisa membebani keuangan nasabah, terutama saat situasi ekonomi tidak stabil.

KPR syariah tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga di pasar, sehingga lebih stabil dan lebih mudah untuk direncanakan dalam jangka panjang.

Denda dan Sanksi

Dalam KPR konvensional, umumnya terdapat denda keterlambatan serta penalti untuk pelunasan lebih cepat. Jumlah denda ini ditetapkan berdasarkan kebijakan masing-masing bank.

Pada KPR syariah, denda keterlambatan biasanya merupakan sanksi sosial dan tidak dianggap sebagai pendapatan bagi bank. Untuk pelunasan lebih awal, beberapa bank syariah memberikan kebijakan yang lebih fleksibel.

Fleksibilitas Terkait Keadaan Keuangan Nasabah

KPR syariah umumnya menawarkan lebih banyak fleksibilitas ketika peminjam mengalami perubahan dalam kondisi keuangan. Beberapa bank syariah menyediakan peluang untuk berdiskusi jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran.

KPR konvensional lebih terikat pada perjanjian kredit dan kebijakan internal bank, sehingga tingkat fleksibilitasnya biasanya lebih terbatas.

Target Peminjam dan Pilihan

KPR konvensional seringkali dipilih oleh peminjam yang memprioritaskan kecepatan dalam proses dan promo bunga yang rendah di tahap awal kredit.

KPR syariah lebih sering dipilih oleh nasabah yang mengedepankan prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah, kepastian pembayaran cicilan, dan transparansi dalam perjanjian.

Aspek Legal dan Pengawasan

KPR konvensional berada di bawah pengawasan lembaga perbankan dan mematuhi aturan-aturan umum dalam sektor keuangan.

KPR syariah tidak hanya diawasi oleh lembaga perbankan, tetapi juga berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Berbagi :